PORTAL ASPIRASI – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Banyumas melakukan kunjungan ke pekon Nusawungu untuk mengevaluasi progres capaian PBB, Selasa (7/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan warga sekaligus memastikan target pendapatan daerah tercapai.
Tim Monev PBB dipimpin oleh Zainuri, Kasi Pemerintahan Kecamatan Banyumas, yang didampingi enam anggota tim gabungan, meliputi unsur kecamatan dan unsur USPika, seperti Babinsa, Babinkamtibmas, dan Satpol PP. Kegiatan ini dimulai pukul 13.00 WIB dengan agenda pemantauan langsung progres capaian PBB serta diskusi dengan aparat pekon dan masyarakat.
Zainuri menjelaskan, hingga 7 Oktober 2025, capaian PBB pekon Nusawungu tercatat Rp53,582 juta dari target Rp72,664 juta, atau sekitar 72,93 persen. “Kami berharap pekon Nusawungu bisa mencapai target 100 persen sebelum akhir tahun. Kami terus melakukan pendampingan dan evaluasi agar penarikan PBB lebih efektif,” ujar Zainuri.
Kepala Pekon Nusawungu, Joko Supriyanto, menegaskan bahwa pihaknya telah memerintahkan Sekdes dan juru tulis untuk membuat surat panggilan kepada warga yang belum membayar PBB. “Jika warga tetap tidak mau membayar, masalah ini akan diserahkan ke tim Monev kecamatan untuk penanganan lebih lanjut,” jelasnya.
Joko menambahkan, terdapat sejumlah kendala yang membuat sebagian warga enggan membayar pajak, antara lain adanya SPPT yang salah dari segi ukuran tanah. “Ada warga yang ukurannya kelebihan, sehingga meminta perbaikan terlebih dahulu sebelum membayar. Kami akan mencarikan solusi agar tahun depan SPPT keluar dengan ukuran yang benar,” ujarnya.
Dalam monev ini, pihak pekon menghadirkan seluruh kepala dusun dan RT, karena mereka yang paling mengetahui kondisi lapangan dan bertugas melakukan penagihan PBB ke warga. Kehadiran aparat desa ini memungkinkan tim monev untuk memahami permasalahan secara menyeluruh, termasuk kendala teknis dan sosial yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Selain evaluasi capaian, tim monev juga memberikan edukasi terkait pentingnya PBB bagi pembangunan desa dan fasilitas publik. “PBB yang dibayarkan warga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kami harap warga memahami pentingnya kontribusi mereka,” tambah Zainuri.
Proses monitoring dan evaluasi berlangsung interaktif. Masalah yang muncul di lapangan, mulai dari kesalahan SPPT, keterlambatan pembayaran, hingga sikap warga yang menunda pembayaran, dibahas bersama untuk menemukan solusi terbaik. Tim monev memberikan rekomendasi agar administrasi SPPT lebih akurat dan sistem penagihan lebih tegas namun tetap komunikatif.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efektivitas penarikan pajak, serta memperkuat koordinasi antara aparatur pekon, kepala dusun, RT, dan tim Monev Kecamatan Banyumas. “Kami yakin, dengan sinergi dan komunikasi yang baik, target PBB bisa tercapai sekaligus membangun kesadaran warga tentang pentingnya pajak,” pungkas Zainuri.***
